Belakangan ini,
fenomena sound horeg semakin ramai diperbincangkan. Di tengah pro dan kontra
yang muncul, ada satu hal menarik yang patut dicermati: sebagian penggemarnya
justru membangun pembelaan dengan argumentasi yang keliru. Mereka merasa bahwa
selama tidak mencuri dan tidak melakukan korupsi, pekerjaan mereka tidak pantas
dipersoalkan.
Salah satu
ungkapan yang muncul dalam demonstrasi penolakan terhadap pelarangan sound
horeg berbunyi: "Jangan haramkan pekerjaan kami, karena kami bukan
pencuri, apalagi korupsi."
Sekilas,
kalimat tersebut terdengar meyakinkan. Namun, jika dicermati lebih jauh,
terdapat kekeliruan dalam cara berpikirnya. Memangnya, karena seseorang tidak
mencuri dan tidak korupsi, semua pekerjaan atau aktivitas yang dilakukannya
otomatis boleh dibenarkan?
Tentu tidak sesederhana itu.
Saya tidak akan
membahas persoalan hukum sound horeg dalam tulisan ini. Ada persoalan lain yang
tidak kalah penting, yakni bagaimana sebagian penggemarnya membangun
argumentasi untuk membenarkan aktivitas tersebut.
Membenarkan Kesalahan dengan
Menunjuk Kesalahan Orang Lain
Salah satu
pernyataan yang kerap muncul adalah, "Sound horeg diharam-haramkan,
padahal korupsi masih merajalela."
Pernyataan ini
mengandung kekeliruan berpikir. Seolah-olah, karena korupsi masih terjadi di
mana-mana, maka sound horeg semestinya dibiarkan dan tidak boleh dipersoalkan.
Padahal,
kesalahan orang lain tidak pernah menjadi pembenaran bagi kesalahan yang kita
lakukan. Korupsi tetap salah meskipun sound horeg tidak ada. Begitu pula
sebaliknya, keberadaan korupsi tidak serta-merta membuat semua aktivitas sound
horeg menjadi benar.
Dalam ilmu
logika, pola argumentasi semacam ini dikenal sebagai tu quoque, yakni
upaya membela diri dengan menunjuk kesalahan pihak lain. Ada pula istilah whataboutism,
yaitu mengalihkan kritik terhadap suatu persoalan dengan mengangkat persoalan
lain yang dianggap lebih besar.
Sederhananya,
ketika seseorang dikritik karena tindakannya, ia tidak menjawab substansi
kritik tersebut, tetapi justru menunjuk kesalahan orang lain.
Padahal, dua
kesalahan tidak akan pernah menghasilkan satu kebenaran. Two wrongs don't
make a right.
Mencari Nafkah Bukan Berarti
Semua Cara Dibenarkan
Argumentasi
lain yang sering digunakan adalah, "Sound horeg kok dilarang? Itu sama
saja menutup pintu rezeki orang."
Kita tentu
sepakat bahwa mencari nafkah merupakan pekerjaan yang baik. Setiap orang berhak
bekerja dan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak ada
alasan untuk meremehkan orang yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan
tertentu.
Namun, mencari
nafkah bukan berarti seseorang bebas melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan
hak dan kepentingan orang lain.
Sebagai
ilustrasi, apakah sopir angkutan umum boleh melanggar rambu-rambu lalu lintas
hanya karena sedang mengejar penumpang dan ingin mendapatkan penghasilan? Tentu
tidak. Hak mencari nafkah tetap harus berjalan beriringan dengan kewajiban
menaati aturan dan menghormati keselamatan orang lain.
Demikian pula
dalam persoalan sound horeg. Persoalannya bukan semata-mata apakah seseorang
boleh mencari nafkah dari usaha penyewaan perangkat suara, melainkan bagaimana
aktivitas tersebut dijalankan dan apa dampaknya terhadap masyarakat.
Jika suatu
aktivitas mengganggu ketenteraman umum, merugikan orang lain, atau melanggar
ketentuan yang berlaku, maka alasan mencari nafkah tidak otomatis
membebaskannya dari kritik dan penertiban.
Seolah-olah Tanpa Sound Horeg
Orang Tidak Bisa Makan
Kekeliruan
berikutnya adalah membangun kesan seolah-olah pelarangan sound horeg berarti
menghilangkan satu-satunya sumber penghidupan masyarakat.
Ini merupakan
bentuk false dilemma atau dikotomi palsu. Seakan-akan hanya tersedia dua
pilihan: membiarkan sound horeg atau membiarkan para pekerjanya kehilangan
penghasilan.
Padahal,
pilihan tidak sesempit itu. Orang tetap bisa mencari nafkah melalui berbagai
bidang pekerjaan lain. Bahkan, usaha penyewaan perangkat audio pun tidak harus
selalu dijalankan melalui kegiatan yang berpotensi mengganggu ketenteraman
masyarakat.
Kita perlu
membedakan antara menghormati hak seseorang untuk bekerja dan membenarkan
seluruh bentuk aktivitas yang dilakukannya. Keduanya merupakan persoalan
berbeda.
Pemerintah
dapat menertibkan kegiatan yang mengganggu kepentingan umum tanpa harus
merendahkan orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Yang
perlu dibenahi adalah aktivitas dan dampaknya, bukan semata-mata latar belakang
ekonomi para pelakunya.
Kota Santri Jangan Kehilangan
Jati Diri
Bagi sebagian orang,
Jember dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki tradisi keislaman dan
kehidupan pesantren yang kuat. Identitas sebagai Kota Santri bukan sekadar
slogan atau kebanggaan simbolis, melainkan juga mengandung tanggung jawab untuk
menjaga nilai kesantunan, ketenteraman, dan penghormatan terhadap kehidupan
sosial masyarakat.
Karena itu,
perkembangan sound horeg perlu dilihat secara lebih objektif. Apalagi ketika
dalam praktiknya muncul persoalan seperti peredaran minuman keras, joget yang
tidak senonoh, perusakan fasilitas umum, serta kebisingan yang mengganggu orang
sakit, orang lanjut usia, dan masyarakat yang sedang beribadah.
Jika
persoalan-persoalan tersebut memang terjadi, maka tidak tepat apabila semuanya
ditutup dengan dalih hiburan atau mencari nafkah.
Masyarakat
memiliki hak untuk menikmati ketenangan di lingkungannya sendiri. Orang sakit
membutuhkan istirahat, orang tua membutuhkan kenyamanan, dan mereka yang sedang
beribadah berhak menjalankan aktivitas keagamaannya tanpa gangguan kebisingan
yang berlebihan.
Dalam konteks
ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara
kepentingan ekonomi, kebebasan masyarakat, dan ketertiban umum. Sesuatu yang
membawa kemaslahatan perlu dijaga, sedangkan aktivitas yang nyata-nyata
mendatangkan kemudaratan harus ditertibkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai
kepentingan hiburan sebagian orang justru mengorbankan ketenteraman banyak
orang.
Kita Bisa Bahagia Tanpa Sound
Horeg
Ada satu
pertanyaan sederhana yang patut direnungkan: sejak kapan masyarakat tidak bisa
menikmati musik tanpa sound horeg?
Dahulu,
masyarakat tetap bisa mendengarkan musik, mengadakan hiburan, dan menikmati
berbagai kegiatan kesenian tanpa harus menghadirkan perangkat suara dengan
volume yang mengganggu lingkungan sekitar.
Musik bisa
dinikmati di tempat masing-masing. Hiburan bisa diselenggarakan dengan tetap
memperhatikan batas kewajaran. Tidak ada keharusan bahwa sebuah acara harus
menggunakan sound berdaya besar agar dianggap meriah.
Karena itu,
jangan sampai sebuah tren hiburan berubah menjadi kebutuhan yang dipaksakan
kepada seluruh masyarakat. Apalagi jika untuk menikmatinya, orang lain harus
kehilangan hak atas ketenangan.
Kita tidak
sedang menolak hiburan. Kita juga tidak sedang memusuhi orang-orang yang
bekerja di bidang penyewaan perangkat audio. Yang perlu dikritisi adalah pola
pikir yang menganggap kepentingan ekonomi dan kesenangan pribadi boleh
mengalahkan hak serta kenyamanan masyarakat luas.
Pada akhirnya,
masyarakat membutuhkan hiburan, tetapi masyarakat juga membutuhkan
ketenteraman. Keduanya tidak boleh dipertentangkan secara serampangan.
Semoga sound
horeg hanya menjadi tren sementara, bukan tradisi yang mengakar dan mengabadi. Sebab, bising di
luar boleh jadi karena kosong di dalam.





