Sebelum membedah keempat sifat Nabi, kita perlu meletakkan kerangka berpikir yang tepat. Dalam kitab Min al-ʿAqīdah ilā al-Thawrah, Hasan Hanafi menggugat pemahaman Akidah tradisional yang cenderung statis, pasif, dan elitis. Baginya, teologi harus bertransformasi menjadi antropologi; perbincangan tentang Tuhan (teosentris) harus berdampak pada pembebasan dan kesejahteraan manusia (antroposentris).

Dalam konteks kepemimpinan, sifat wajib Nabi tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai atribut langit yang eksklusif milik manusia suci (Maʿṣūm). Sifat-sifat tersebut harus didaratkan ke bumi menjadi landasan epistemologis dan praksis bagi para pemimpin. Kepemimpinan, menurut kacamata "Akidah ke Revolusi", adalah instrumen pembebasan kaum tertindas (mustaḍʿafīn), pemberantasan korupsi struktural, dan penegakan keadilan sosial. Jika seorang pemimpin gagal mengaktualisasikan sifat-sifat kenabian ini, maka ia bukan sekadar gagal secara politis, melainkan cacat secara teologis.

Di sinilah konsep Kepemimpinan Profetik (Kenabian) hadir bukan sekadar sebagai romantisme sejarah agama, melainkan sebagai "Standar Operasional Prosedur" (SOP) yang universal dan abadi. Empat sifat wajib yang melekat pada diri para utusan Tuhan: Ṣiddīq (jujur dan berintegritas), Amānah (dapat dipercaya dan akuntabel), Tablīgh (transparan dan komunikatif), serta Faṭānah (cerdas dan visioner)—merupakan kerangka kerja (framework) yang sangat relevan untuk mengkalibrasi ulang standar kepemimpinan di era modern. Keempat sifat ini membentuk sebuah ekosistem kepemimpinan yang utuh, di mana kompetensi teknis diimbangi oleh kedalaman spiritual dan tanggung jawab sosial.

1. Ṣiddīq (Integritas dan Pembebasan dari Kebohongan Struktural)

Secara leksikal, Ṣiddīq bermakna benar atau jujur. Namun, dalam standar kepemimpinan transformatif, Ṣiddīq melampaui sekadar "tidak berbohong". Ṣiddīq adalah integritas fundamental, kesesuaian absolut antara visi, ucapan, dan tindakan nyata.

Dalam kitab Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah karya Al-Mawardi, syarat pertama dan utama bagi seorang Khalifah (pemimpin) adalah ʿAdālah (keadilan dan integritas moral). Seorang pemimpin yang kehilangan sifat Ṣiddīq akan terjebak dalam pragmatisme buta dan manipulasi.

Dalam perspektif revolusioner Hasan Hanafi, kebohongan terbesar seorang pemimpin adalah ketika ia menutupi realitas ketidakadilan sosial dengan retorika pembangunan. Pemimpin yang Ṣiddīq berani mengungkap kebenaran yang pahit. Ia berani membongkar sistem yang korup, meskipun hal itu mengancam posisi politiknya. Standarisasi sifat Ṣiddīq dalam kepemimpinan modern mewajibkan adanya transparansi radikal, mulai dari transparansi anggaran, kejelasan rekam jejak, hingga kejujuran dalam mengakui kegagalan kebijakan. Pemimpin yang Ṣiddīq menolak pencitraan semu dan memilih realisme politik yang berpihak pada rakyat.

Al-Quran secara eksplisit memerintahkan umat manusia, khususnya mereka yang memegang tampuk kekuasaan, untuk senantiasa menjadikan kejujuran sebagai kompas moral.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ١١٩

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (jujur)." [QS. At-Taubah:119].

Ayat ini tidak hanya memerintahkan individu untuk jujur, tetapi juga menciptakan ekosistem kebenaran (bersama orang-orang yang benar). Dalam aplikasi modern, ini berarti seorang pemimpin harus membangun budaya organisasi yang mengapresiasi kejujuran, melindungi para whistleblower (pelapor pelanggaran), dan menolak segala bentuk manipulasi laporan keuangan atau data publik.

2. Amānah (Akuntabilitas dan Gugatan terhadap Monopoli Kuasa)

Amānah berarti dapat dipercaya. Dalam Islam, kekuasaan bukanlah hak istimewa (privilese) atau piala kemenangan politik, melainkan mandat vertikal dari Tuhan dan mandat horizontal dari rakyat.

Ibn Taimiyyah dalam masterpiece-nya, As-Siyasah as-Shar'iyyah fi Islahi ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah, menegaskan bahwa kepemimpinan bersandar pada dua pilar utama: Al-Quwwah (Kapasitas/Faṭānah) dan Al-Amānah (Integritas/Kepercayaan). Ibn Taimiyyah merujuk pada prinsip bahwa menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya atau mengkhianati amanat publik adalah bentuk kehancuran sistemik.

Membaca Amānah melalui lensa Dari Akidah ke Revolusi, kita menemukan bahwa pengkhianatan Amānah tidak hanya berupa korupsi uang negara secara individu. Bentuk pengkhianatan yang paling revolusioner untuk dilawan adalah oligarki dan monopoli sumber daya alam. Seorang pemimpin yang Amānah akan memandang jabatan publik sebagai alat distribusi kekayaan (distributive justice). Standarisasi Amānah menuntut sistem tata kelola pemerintahan yang bersih (Good Corporate/Public Governance), anti nepotisme, dan adanya mekanisme pengawasan kekuasaan yang ketat (seperti sistem checks and balances) agar penguasa tidak bermetamorfosis menjadi tiran.

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil..." [QS. An-Nisa: 58].

Ayat di atas mengandung dua instruksi utama bagi seorang pemimpin: memberikan hak kepada yang berhak (meritokrasi) dan menegakkan keadilan. Menyerahkan suatu urusan atau jabatan kepada orang yang bukan ahlinya karena alasan kedekatan personal atau nepotisme adalah bentuk pengkhianatan terhadap Amānah.

Amānah tidak hanya berbicara tentang tidak mencuri uang kas negara atau perusahaan, tetapi juga tentang memberikan dedikasi waktu, tenaga, dan pikiran secara maksimal untuk kepentingan yang dipimpinnya. Dalam konteks era kini, Amānah diterjemahkan ke dalam kepatuhan terhadap standar ESG (Environmental, Social, and Governance), di mana perusahaan atau pemerintah diwajibkan untuk beroperasi tanpa merusak lingkungan hidup dan menyejahterakan masyarakat sekitar. Pemimpin yang Amānah berani diaudit, membuka ruang bagi kritik, dan memandang kontrol sosial bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga dirinya tetap berada di jalur yang benar.

3. Tablīgh (Transparansi, Edukasi, dan Penyadaran Massa)

Tablīgh secara harfiah berarti menyampaikan. Bagi seorang Nabi, Tablīgh adalah keberanian menyampaikan wahyu meski nyawa taruhannya. Bagi seorang pemimpin, Tablīgh adalah komunikasi publik yang empatik, edukatif, dan mencerahkan.

Filsuf besar Al-Farabi dalam karyanya Ārāʾ Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah (Pandangan Penduduk Kota Utama), menggambarkan pemimpin ideal (filsuf-nabi) sebagai sosok yang tidak hanya memiliki visi batiniah, tetapi juga kemampuan artikulatif untuk mengkomunikasikan kebenaran dan kebahagiaan sejati kepada rakyatnya, sehingga mereka tergugah untuk bergerak bersama.

Dalam konteks revolusi sosial, Tablīgh selaras dengan konsep conscientization (penyadaran kritis). Pemimpin tidak boleh membodohi rakyatnya dengan jargon-jargon kosong atau kebijakan populistik sesaat demi elektabilitas. Standarisasi sifat Tablīgh mewajibkan pemimpin untuk menjadi pendidik (edukator) bagi bangsanya. Ia harus memiliki keberanian (Shajāʿah) untuk menyampaikan fakta objektif, mengedukasi publik tentang krisis yang dihadapi negara, dan mengajak rakyat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Tablīgh dalam era digital juga bermakna perang melawan hoaks dan disinformasi melalui penyediaan data publik yang akurat dan dapat diakses siapa saja.

Banyak pemimpin modern terjebak dalam menara gading birokrasi, terasing dari realitas keseharian rakyat atau karyawan yang dipimpinnya. Mereka mengambil keputusan di balik pintu tertutup dan berkomunikasi hanya menggunakan bahasa teknokratis yang kering dan tak bernyawa. Model kepemimpinan yang kaku seperti ini tidak akan mampu bertahan di era media sosial, di mana publik menuntut dialog yang partisipatif dan real-time.

Kewajiban Tablīgh diserukan dalam Al-Quran sebagai sebuah imperatif moral yang tidak dapat ditawar:

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَۗ

"Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu..." [QS. Al-Ma'idah: 67].

Tanggung jawab menyampaikan (Tablīgh) di era modern mencakup kewajiban seorang pemimpin untuk mengedukasi pengikutnya, memaparkan visi dan misi organisasi secara jernih, serta melaporkan kinerja secara transparan. Ketika ada kebijakan yang tidak populer namun diperlukan (misalnya pemotongan anggaran di masa krisis atau restrukturisasi perusahaan), pemimpin yang mengamalkan Tablīgh akan menjelaskannya secara rasional, berbasis data, namun tetap menggunakan pendekatan empati agar tidak memicu gejolak sosiologis.

4. Faṭānah (Kecerdasan Strategis dan Rekayasa Peradaban)

Faṭānah bermakna cerdas, bijaksana, dan visioner. Niat yang baik (Ṣiddīq) dan kejujuran (Amānah) tidak akan cukup untuk memimpin sebuah peradaban tanpa didampingi oleh kecerdasan strategis (Faṭānah).

Ibn Khaldun dalam Muqaddimahnya mengulas panjang lebar tentang bagaimana sebuah peradaban (ʿUmrān) bangkit dan runtuh. Ia mensyaratkan pemimpin untuk memiliki kecerdasan dalam membaca ʿAṣabiyyah (solidaritas sosial) dan kecerdasan teknokratik untuk mengelola ekonomi dan pertahanan. Senada dengan itu, Imam Al-Ghazali dalam Nasihat Al-Mulūk menekankan bahwa akal (intellect) dan hikmah (wisdom) adalah mahkota seorang raja yang sejati.

Allah SWT menegaskan anugerah kecerdasan dan pemahaman ini sebagai sebuah keutamaan kepemimpinan melalui kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud:

فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًاۖ 

"Maka Kami memberikan pengertian kepada Sulaiman (tentang hukum yang lebih tepat); dan kepada masing-masing Kami berikan hikmah dan ilmu..." [QS. Al-Anbiya: 79].

Hikmah dan ilmu adalah inti dari Faṭānah. Aplikasi modern dari sifat ini menuntut seorang pemimpin untuk tidak pernah berhenti belajar (long-life learner). Mereka harus memiliki literasi teknologi, berani mendisrupsi status quo dengan inovasi, menguasai manajemen krisis, dan melakukan pengambilan keputusan berbasis bukti empiris (evidence-based policy). Pemimpin yang Faṭānah mampu melihat peluang di tengah krisis dan mampu membaca pola dari kepingan-kepingan data yang berserakan.

Dari sudut pandang Min al-Akidah ila al-Thawrah, Faṭānah adalah intelektualitas yang membebaskan. Kecerdasan bukan digunakan untuk merekayasa hukum demi melanggengkan kekuasaan, melainkan untuk membongkar hegemoni kapitalisme global yang mencekik rakyat. Standarisasi Faṭānah mengharuskan seorang pemimpin memiliki keahlian teknokratik, kemampuan merumuskan kebijakan berbasis data (evidence-based policy), literasi geopolitik yang tajam, dan ketangkasan dalam menavigasi disrupsi teknologi (seperti AI, perubahan iklim, dan krisis ekonomi global). Pemimpin yang Faṭānah tidak terjebak pada manajemen krisis harian, melainkan arsitek masa depan bangsanya.

Kontekstualisasi Manusia Paripurna (Insan Kamil)

Membakukan keempat sifat wajib Nabi (Ṣiddīq, Amānah, Tablīgh, Faṭānah) sebagai standar kepemimpinan bukanlah sebuah romantisasi masa lalu atau utopia politik belaka. Ini adalah manifestasi nyata dari teologi pembebasan Islam. Mengutip kembali semangat Hasan Hanafi, Akidah yang sekadar bersemayam di langit tanpa menyentuh realitas penderitaan di bumi adalah Akidah yang mati.

        Ṣiddīq memastikan arah moral; Amānah memastikan legitimasi dan keadilan; Tablīgh memastikan partisipasi kolektif; dan Faṭānah memastikan eksekusi strategis. Ketika keempat pilar ini distandarisasi dan dijadikan tolak ukur konstitusional dalam menilai, memilih, dan mengawasi pemimpin, maka sistem politik tidak lagi menjadi ajang perebutan kuasa hegemoni, melainkan wadah revolusi sosial menuju peradaban yang berkeadilan, bermartabat, dan diridhai Tuhan. [Barsoenie]

Oleh: Adam Fariz Giata

Konsep ijabah doa sering kali disalahpahami hanya sebagai “permintaan yang langsung dikabulkan sesuai keinginan”. Seolah-olah ketika kita meminta, maka saat itu juga hasil harus nyata. Padahal, ijabah adalah interaksi antara keterbatasan keinginan manusia dengan takdir Allah Yang Maha Kuasa. Manusia berdoa dengan pengetahuan yang terbatas, sedangkan Allah menjawab dengan ilmu dan hikmah yang meliputi segalanya. Setiap hamba berhak berdoa. Bahkan doa adalah inti penghambaan. Ada beberapa sikap yang dapat mendekatkan seorang hamba pada jalan terijabahnya doa yakni berkeyakinan penuh bahwa Allah akan mengabulkan, memurnikan niat bukan sekadar menuntut hasil, serta terus-menerus berdoa tanpa mudah berputus asa ketika belum melihat jawabannya. Allah berfirman:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْۗ 

Artinya: “Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu.” [QS. Ghafir: 60]

Ayat ini adalah janji yang pasti. Selama kita masih memiliki lisan untuk berdoa dan hati untuk berharap, kita tidak pernah sendirian. Selalu ada jalan keluar yang Allah siapkan, meski tidak selalu tampak seketika. Begitu pula dalam firman-Nya:

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۙ ٥ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۗ ٦

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” [QS. Al-Insyirah: 5-6]

Pengulangan ayat ini menegaskan bahwa kesulitan tidak pernah berdiri sendiri tanpa kemudahan yang menyertainya. Hanya saja, bentuk kemudahan itu terkadang berbeda dari yang kita bayangkan. Memang takdir berada dalam kehendak Allah. Namun doa adalah bagian dari rangkaian takdir itu sendiri. Dengan doa, Allah bisa membuka jalan yang sebelumnya tertutup. Jika bukan dalam bentuk yang kita minta, maka dalam bentuk lain yang lebih sesuai dengan sifat Lathif-Nya—kelembutan dan kasih sayang-Nya yang sering kali tidak kita sadari. Namun dalam realitas kehidupan, sering muncul pertanyaan yang mengusik hati: “Mengapa doa yang kupanjatkan setiap selesai shalat seolah tak kunjung tiba jawabannya?” Kegundahan ini biasanya bersumber dari persepsi yang sempit tentang makna ijabah. Kita mengira jawaban itu harus sama persis dengan permintaan kita. Padahal para ulama telah menjelaskan bahwa ijabah memiliki ragam bentuk. Dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharat at-Tauhid disebutkan:

واعلم أن الإجابة تتنوّع، فتارةً يقع المطلوب بعينه على الفور، وتارةً يقع ولكن يتأخر لحكمةٍ فيه، وتارةً تقع الإجابة بغير المطلوب حيث لا يكون في المطلوب مصلحةٌ ناجزة، وفي ذلك الغير مصلحةٌ ناجزة، أو يكون في المطلوب مصلحةٌ وفي ذلك الغير أصلح منها، على أن الإجابة مفيدة بالمشيئة.

Artinya: “Ketahuilah bahwa ijabah itu beragam. Terkadang permintaan terwujud sebagaimana yang diminta dan terjadi dengan segera. Terkadang terwujud tetapi tertunda karena suatu hikmah. Terkadang pula jawaban datang bukan dalam bentuk yang diminta, karena dalam permintaan itu tidak terdapat maslahat yang nyata, sedangkan pada selainnya terdapat maslahat yang nyata. Atau dalam permintaan itu ada maslahat, tetapi pada selainnya terdapat maslahat yang lebih baik. Dan sesungguhnya ijabah itu berlaku sesuai dengan kehendak Allah.” [Tuhfatul Murid ala Jauharat at-Tauhid, 102]

Penjelasan ini menenangkan sekaligus mendewasakan iman. Bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada permohonan yang diabaikan. Yang ada hanyalah perbedaan antara apa yang kita inginkan dan apa yang Allah, dengan ilmu-Nya yang sempurna, tetapkan sebagai yang terbaik. Pada akhirnya, ijabah doa mengajarkan kita untuk berbaik sangka kepada Allah. Doa bukanlah transaksi yang menuntut hasil instan, melainkan bentuk ketundukan dan pengakuan akan kelemahan diri di hadapan-Nya. Allah selalu menjawab. Hanya saja, jawaban-Nya tidak selalu berbentuk seperti yang kita minta—melainkan seperti yang paling kita butuhkan. [Barsoenie]

Oleh: Siti Aisyah

Saat mendengar kata "Syirik" apa yang pertama kali melintas dalam benak kita? Mungkin kita langsung teringat pada scene film kolosal: deretan patung batu di tengah-tengah altar, kepulan asap kemenyan yang membumbung tinggi, atau ritual-ritual kuno yang tampak sangat jauh dari peradaban kita yang modern. Namun, apakah benar syirik sesederhana itu? Apakah ia hanya artefak masa lalu yang telah punah oleh rasionalitas?

Mari kita renungkan apakah syirik hanya terpaut pada penyembahan berhala saja, ataukah ia bisa menyelinap masuk pada hal-hal lain seperti makhluk hidup atau bahkan teknologi yang kita banggakan hari ini.

Menurut Ibnu Mandzur dalam kitab Lisan al-Arab, syirik secara bahasa berasal dari kata syaraka yang berarti berserikat, bersekutu, atau mencampurkan dua hal menjadi satu. Secara istilah adalah menyekutukan atau mensejajarkan Allah dalam ranah ketuhanan yakni menuhankan dzat lain selain Allah SWT, padahal tidak ada yang bisa menyamai hal-hal yang menjadi kekhususan Allah SWT.

Definisi ini memberikan kita kunci penting: syirik bukan berarti “tidak menyembah Tuhan sama sekali”, melainkan “menduakan” atau “mensejajarkan” otoritas Tuhan dengan entitas lain.

Syirik itu lawan dari tauhid; mengesakan  Allah sebagai Dzat yang patut disembah, pelaku syirik disebut sebagai musyrik, mereka adalah orang-orang yang sangat berdosa dan tidak terampuni, sebagaimana dalam Kalamullah surah An-Nisa’ ayat 48:

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا ۝٤

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena menyekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang menyekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar”. [QS. An-Nisa': 48]

Berdasarkan kajian klasik para ulama, syirik terbagi menjadi dua macam. Pertama syirik besar-nyata (kabir-jaliy), kedua syirik kecil-tersembunyi (shagir-khafy).

Pertama, syirik besar-nyata adalah perbuatan yang secara nyata atau jelas atas meyakini adanya Tuhan selain Allah, dan meyakini pula ia bisa mengubah nasib makhluk.

Kedua, syirik kecil-tersembunyi inilah yang sering kali luput dalam kacamata modern. Ia dapat berupa perkataan tersirat yang meyakini bahwa ada berkuasa selain Allah, atau perbuatan yang ditujukan pada selain Allah (seperti riya’ atau pamer), atau kekaguman dan ketaatan kepada tokoh, ideologi, maupun benda yang melebihi batas wajar sehingga mengaburkan ketergantungan kita kepada Sang Khaliq.

Di era digital sekarang, “berhala” bukanlah yang berbentuk batuan, ia telah upgrade dalam keberbagai bentuk. Seperti teknologi, yang mana algoritma atau artificial intelligence (kecerdasan buatan) sebagai penentu mutlak masa depan kita. Validasi sosial, ketika jumlah likes dan followers menjadi tanda kebahagiaan dan tujuan hidup yang utama (syirik khafy dalam bentuk riya’). Dan materialisme, disaat harta dan tahta dianggap hal yang dapat memberi rasa aman yang lebih reel daripada perlindungan Allah.

Syirik di zaman modern ini bukan melulu tentang penyembahan batu, karena hal itu telah bermutasi menjadi berbagai macam bentuk tanpa kita sadari. Dari sini sangat penting bagi kita untuk memahami pemahaman mengenai syirik ditengah labirin modernitas untuk upaya terus menjaga kemurnian tauhid, juga memantapkan kita ditengah kecanggihan teknologi, posisi Tuhan itu absolut tidak dapat tergantikan oleh apapun. [Barsoenie]

Oleh: Muhammad Dzakwan

Dari sudut pandangan agama, pemerintahan Indonesia adalah sah. Pandangan ini didasarkan pada dua dalil: Pertama, presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat. Menurut Ibnu Katsir dalam al-Bidāyah wa al-Nihāyah (2001:204), sistem pemilihan langsung oleh rakyat sama dengan pengangkatan Sayyidina Ali, Ra. untuk menduduki jabatan Khalifah. Kedua, presiden terpilih Indonesia dilantik oleh MPR, sebuah gabungan dua lembaga tinggi, DPR dan DPD yang dapat disepadankan dengan ahl al-ḥall wa al-‘aqd dalam konsep al-Mawardi dalam kitab al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah.

Keabsahan pemerintahan Indonesia bukan hanya dapat dilihat dari sudut sistem pemilihan dan mekanisme pelantikan presiden saja, namun juga bisa dilihat dari terpenuhinya Maqāṣid al-Sharī‘ah (tujuan syariat) dari imāmah (pemerintahan) Indonesia, dalam rangka menjaga kesejahteraan dan kemashlahatan umum. Terkait dengan ini, Imam al-Ghazali mengungkapkan di dalam al-Iqtiṣād fī al-I‘tiqād (1988:147), menyatakan, “Dengan demikian tidak bisa dipungkiri kewajiban mengangkat seorang pemimpin (presiden) karena mempunyai manfaat dan menjauhkan mudharat di dunia ini”.

Dalam konteks ini, pemerintahan Indonesia telah memenuhi tujuan syariat di atas dengan adanya institusi pemerintahan, kepolisiaan, pengadilan dan lain sebagainya. Alhasil, menurut Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah, pemerintahan Indonesia adalah pemerintah yang sah. Siapapun tidak bisa mengingkarinya.

Karena itu, mengkonversi sistem pemerintahan dengan sistem apapun, termasuk sistem khilafah sentral dengan memusatkan kepemimpinan umat Islam di dunia pada satu pemimpin, adalah tidak diperlukan. Apalagi jika konversi sistem itu akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Seperti timbulnya chaos dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan keamanan. Lantaran, timbulnya kevakuman pemerintahan atau pemerintah yang tidak mendapatkan dukungan rakyat luas, sehingga membuka peluang perang saudara antar anak bangsa. [Imam al-Ghazali, Al-Iqtiṣād fī al-I‘tiqād, 1988:148]

Terlebih, mendirikan khilafah mendunia terbantahkan oleh dalil-dalil berikut ini: Pertama, khilafah mendunia tidak memiliki akar dalil yang qaṭ‘ī. Adapun yang wajib dalam pandangan agama, adalah adanya pemerintahan yang menjaga kesejahteraan dan kemashlatan dunia. Terlepas dari apa dan bagaimana sistem pemerintahannya. Karena itu, kita melihat para ulama di berbagai negara belahan dunia memperbolehkan, bahkan tak jarang yang ikut terlibat langsung dalam proses membidani pemerintahan di negaranya masing-masing. Beberapa contoh kasus dari sistem pemerintah di jaman klasik, antara lain: Daulah Mamalik di Mesir, Daulah Mungol di India, Daulah Hafshiyyah di Tunis, dan lain sebagainya.

Kedua, persoalan imāmah dalam pandangan Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah bukanlah bagian dari masalah akidah, melainkan termasuk persoalan siyāsah shar‘iyyah atau fiqh al-mu‘āmalah. Karena itu, kita boleh berbeda pendapat dalam soal sistem pemerintahan, sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakatnya masing-masing dalam mempertimbangkan maslahat dan mafsadat dari sistem yang dianutnya tersebut.

Ketiga, membentuk pemerintahan agama di suatu daerah, akan membunuh agama itu sendiri di daerah lain. Menegakkan Islam di suatu daerah di Indonesia, sama halnya dengan membunuh Islam di daerah-daerah lain, seperti di Irian Jaya, di Flores, di Bali dan lain sebagainya. Daerah basis non-Islam akan menuntut hal yang sama dalam proses penegakan agamanya masing-masing. Bentuk negara nasional adalah wujud kearifan para pemimpin agama di Indonesia, tidak ingin terjebak pada institusionalisasi agama, sebagai tuntutan dari otonomi daerah.

Keempat, masyarakat masih belum siap untuk melaksanakan syariat Islam secara penuh, terutama untuk menerapkan hukum pidana Islam. Seperti bagi pezinah dirajam, pencuri dipotong tangan, sanksi bagi yang tidak melaksanakan salat dan zakat, dan seterusnya. Penerapan syariat Islam secara penuh tanpa mempertimbangkan kesiapan umat Islam akan menyebabkan banyak umat Islam yang tidak mengakui sebagai seorang muslim karena takut terhadap sanksi hukum tersebut. Jumlah 90 persen umat Islam akan mengalami penurunan secara drastis. Sehingga penerapan itu justru merugikan umat Islam sendiri.

Kelima, sulitnya mencari tolok ukur apakah yang dilakukan oleh seorang khalifah itu merupakan suatu langkah politik atau sekedar pelampiasan ambisi kekuasaan, atau itu memang benar-benar melaksanakan perintah Allah semisal ketika terjadi kekerasan dari khalifah yang berkuasa terhadap para ulama sebagaimana dialami oleh imam mazhab yang empat: Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal dan para pengikut mereka. Sejarah mencatat tidak sedikit dari para ulama yang mendapat perlakuan zalim, diborgol, dipenjara, dan dianiaya, sementara khalifah dalam menjalankan hukuman tersebut melakukannya atas nama agama. Jika demikian yang terjadi maka sudah pasti ulama Nahḍiyyīn akan memenuhi penjara-penjara di seluruh wilayah Indonesia.

Keenam, jika memang disepakati ide formalisasi syariat maka teori syariat manakah yang akan diterapkan. Apakah model Wahabi di Saudi Arabia yang memberangus ajaran-ajaran sebagaimana diamalkan oleh kaum Nahḍiyyīn seperti tawassul, tahlil, talqin, dan lain sebagainya, atau sistem Syi’ah yang telah membunuh ratusan ulama dan umat Islam, menghancurkan masjid-masjid Ahl al-Sunnah sebagaimana yang terjadi di teluk Persi, di bagian wilayah Timur Tengah, atau belahan lain di dunia ini, dan pemerintah yang berkuasa melakukan semua itu, lagi-lagi, atas nama agama. Jika itu yang terjadi, niscaya warga Nahḍiyyīn akan akan menjadi korban dari pemerintah yang berbeda akidah tersebut.

Dalil-dalil di atas kian meyakinkan bahwa cita-cita untuk mendirikan khilafah islamiyah akan membawa konsekuensi tersendiri bukan hanya menyangkut tampilan wajah Indonesia tetapi juga kondisi masyarakat yang akan diwarnai oleh konflik dan disistensi dari elemen bangsa yang lain.

Dengan mempertimbangkan pendapat dari Imam al-Ghazali dan al-Baidlawi maka mengkonversi sistem pemerintahan yang ada tidak diperbolehkan menurut syara’, mengingat besarnya ongkos sosial, politik, ekonomi, dan keamanan yang harus ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam pandangan Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah menghindari mudarat lebih utama dari pada menerapkan kebaikan. Karena itu, menghindari mudarat yang besar lebih kita utamakan dari pada mendapat sedikit kemaslahatan. Sebaliknya, tidak mendapatkan sedikit kebaikan untuk menghindari mudarat yang lebih besar merupakan sebuah bentuk kebaikan yang besar.

Jadi, sistem pemerintahan di dalam pandangan agama bukan sistem untuk sistem melainkan sistem untuk umat. Sehingga sistem apapun yang dianut oleh umat di dalam memenuhi tujuan syariat dari pemerintahan tidak boleh menimbulkan kerusakan yang mengancam keselamatan jiwa dan harta umat. Sebab sejatinya menurut Imam al-Ghazali, pemerintahan itu didirikan untuk menata umat, agar kehidupan agama dan dunianya aman sentosa dari ancaman dari dalam maupun dari luar [Al-Iqtiṣād fī al-I‘tiqād, 1988:147].

Senada dengan Imam al-Ghazali di atas, al-Baidlawi juga berpandangan bahwa esensi dari pemerintahan adalah menolak kerusakan. Sedangkan kerusakan itu tidak dapat ditolak kecuali dengan pemerintahan tersebut, yaitu sebuah pemerintahan yang menganjurkan ketaatan, mencegah kemaksiatan, melindungi kaum mustad‘afīn, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Esensi dari pemerintahan itu menurutnya adalah keharusan profetik dan intelektual dalam menjaga kedamaian dan mencegah kerusakan dunia. [Al-Baidlawi, Ṭawāli‘ al-Anwār wa Maṭāli‘ al-Anẓār, 1998: 348]

KH. MA Sahal Mahfudz menyatakan sikap NU pada saat khotbah iftitah Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Sukolilo Surabaya, 28 Juli 2006: “NU juga sejak awal mengusung ajaran Islam tanpa melalui jalan formalistik, lebih-lebih dengan cara membenturkannya dengan realitas secara formal, tetapi dengan cara lentur. NU berkeyakinan bahwa syariat Islam dapat diimplementasikan tanpa harus menunggu atau melalui institusi formal. NU lebih mengidealkan substansi nilai-nilai syariat terimplementasi di dalam masyarakat ketimbang mengidealisasikan institusi. Kehadiran institusi formal bukan suatu jaminan untuk terwujudnya nilai-nilai syariat di dalam masyarakat”.

Dalam kaitan ini, sikap NU jelas, keinginan untuk mengkonversi sistem pemerintahan, tidak memiliki akar syara`, malahan bertentangan dengan serangkaian hasil ijtihad para ulama NU yang dirumuskan di berbagai institusi pengambilan keputusan dan kebijakan tertinggi organisasi. Bagi NU, Pancasila, UUD 1945 dan NKRI adalah upaya final umat Islam Indonesia dalam mendirikan negara dan membentuk pemerintahan. [Aham]

Oleh: KH. Muhyiddin Abdusshomad.

*Tulisan ini dipublikasikan di laman NU Online pada hari Senin, 5 November 2007.