Pengantar

Azan saat pemakaman merupakan salah satu amalan yang telah lama melekat dalam tradisi keagamaan sebagian umat Islam di Indonesia, khususnya di kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU). Belakangan, muncul narasi dari sebagian kalangan yang menyatakan bahwa Mazhab Syafi'i mengharamkan praktik tersebut. Artikel ini bertujuan memposisikan persoalan tersebut secara objektif berdasarkan alur keilmuan dalam Mazhab Syafi'i, tanpa bermaksud memperdebatkan pandangan mazhab lain di luar Syafi'i.

Latar Belakang Sejarah

Menurut catatan Az-Ziriqli dalam kitab Al-A'lam, tokoh pertama yang melakukan ijtihad terkait kesunahan azan saat pemakaman adalah Imam al-Isha, seorang ahli fikih dan usul fikih yang hidup sekitar tahun 577 H—menjadikan praktik ini telah dikenal sejak hampir seribu tahun lalu. Di wilayah Syam, ahli hadis Al-Hafid Al-Hamawi (sekitar 700–800 H) turut mengeluarkan fatwa yang membolehkan azan saat pemakaman.

Dasar Istinbat: Metode Qiyas

Dasar hukum yang digunakan adalah qiyas (analogi), yaitu menyamakan peristiwa kematian dengan kelahiran: sebagaimana bayi yang baru lahir dianjurkan diazani, seseorang yang meninggalkan dunia menuju liang lahat juga diazani sebagai bentuk perpisahan.

Penggunaan qiyas dalam ranah ibadah sendiri merupakan persoalan khilafiyah lintas mazhab. Syaikh Ali bin Muhammad al-Ba'li menjelaskan:

مَسْأَلَةٌ يَجْرِى الْقِيَاسُ فِى الْعِبَادَاتِ وَالْأَسْبَابِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالْحُدُوْدِ وَالْمُقَدَّرَاتِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ

"Qiyas berlaku dalam masalah ibadah, sebab-sebab syariat, kafarat (denda/sanksi), hukum pidana, dan ukuran, menurut ulama kami (Mazhab Hanbali) dan Mazhab Syafi'iyah, berbeda dengan Mazhab Hanafiyah." (Mukhtashar Ushul al-Fiqh 'ala Madzhab al-Imam Ahmad bin Hanbal, 1/151)

Dengan demikian, penerapan qiyas dalam persoalan azan pemakaman bukan sesuatu yang asing dalam kerangka usul fikih Syafi'iyah, meski penilaian atas hasil qiyas tersebut tetap terbuka untuk diperselisihkan.

Pandangan Ibnu Hajar al-Haitami dalam Tuhfah al-Muhtaj

Dalam Tuhfah al-Muhtaj, salah satu rujukan utama Mazhab Syafi'i, dijelaskan bahwa fungsi asal syariat azan adalah penanda masuknya waktu salat. Di luar itu, terdapat sejumlah kondisi lain yang juga dianjurkan azan berdasarkan hadis-hadis tertentu, di antaranya: bagi bayi yang baru lahir, saat terjadi kebakaran, saat seseorang kerasukan (berdasarkan riwayat Imam An-Nasa'i yang dinilai sahih), dan saat seseorang mengalami kesedihan mendalam (berdasarkan riwayat Ad-Dailami).

Terkait azan di kuburan secara khusus, Ibnu Hajar al-Haitami menilainya sebagai qaul (pendapat) yang daif (lemah) kedudukannya dalam mazhab—namun beliau tidak menyatakannya haram.

Status Qaul Daif dalam Mazhab Syafi'i

Poin krusial dalam persoalan ini adalah bagaimana Mazhab Syafi'i memperlakukan qaul daif. Dalam I'anah at-Thalibin (4/253) disebutkan:

ﻭاﻟﻤﺮﺟﻮﺡ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﺫا ﺭﺟﺤﻪ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻘﻠﺪ ﺃﻫﻼ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻭاﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺃﻡ ﻻ

"Pendapat yang lemah di antara dua pendapat, apabila dikuatkan oleh sebagian ulama yang memiliki otoritas tarjih, boleh diamalkan untuk tujuan pengamalan saja (bukan untuk fatwa dan ketetapan hukum), baik orang yang mengikutinya termasuk yang mampu menganalisis dalil dan tarjih maupun tidak."

Adapun keterangan bahwa sebagian ulama tidak menganjurkan azan saat penutupan liang lahat termuat dalam Hasyiah al-Jamal (3/171), dikutip dari Syaikh Birmawi:

وَلَا يُنْدَبُ الْأَذَانُ عِنْدَ سَدِّهِ وِفَاقًا لِلَأْصْبَحِيِّ وَخِلَافًا لِبَعْضِهِمْ

"Tidak dianjurkan azan saat menutup liang lahat, sesuai pendapat al-Ashbahi, dan berbeda dengan sebagian ulama lain."

Kutipan ini menunjukkan bahwa yang ada dalam mazhab adalah perbedaan pandangan mengenai anjuran (nadb), bukan pernyataan tegas tentang keharaman.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran di atas, dapat dirumuskan beberapa poin:

1.    Bukan persoalan haram. Tidak ditemukan dasar yang kuat dalam Mazhab Syafi'i untuk menyatakan azan di kuburan sebagai haram. Yang ada adalah penilaian sebagian ulama bahwa pendapat yang membolehkannya berstatus daif.

2.    Bersifat khilafiyah internal. Perbedaan pandangan terjadi di antara ulama Syafi'iyah sendiri—sebagian menganjurkan, sebagian tidak—namun perbedaan ini berhenti pada tataran anjuran (sunnah/tidak dianjurkan), bukan pada tataran halal-haram.

3.    Qaul daif tetap dapat diamalkan. Sesuai kaidah usul fikih Syafi'iyah dalam I'anah at-Thalibin, pendapat daif yang dikuatkan oleh sebagian ulama tarjih tetap sah untuk diamalkan, meski tidak layak dijadikan dasar fatwa.

4.    Konteks Indonesia. Praktik umat Islam Indonesia yang mengamalkan azan saat pemakaman sejalan dengan salah satu pandangan yang sah dalam mazhab, sebagai bagian dari tradisi penghormatan terakhir kepada jenazah.

Catatan Penutup

Perlu ditegaskan bahwa persoalan azan pemakaman semestinya dikembalikan pada ranah fikih sebagai wilayah ijtihad dan khilafiyah, bukan dijadikan penanda identitas kelompok tertentu. Menyimpulkan bahwa Mazhab Syafi'i "mengharamkan" azan pemakaman adalah kesimpulan yang tidak sepenuhnya akurat, karena literatur mazhab sendiri—sebagaimana termuat dalam Tuhfah al-Muhtaj, I'anah at-Thalibin, dan Hasyiah al-Jamal—menempatkan persoalan ini pada tataran anjuran yang diperselisihkan, bukan pada tataran larangan. [Aham]

Seorang Wahabi berkomentar mengkritik Asy’ariyah yang mengatakan bahwa sifat Pengampun bagi Allah bukan sifat wajib tapi sifat jaiz. Menurutnya, biarpun Allah tidak mengampuni, tetapi tetap Maha Pengampun.

Ini adalah salah satu dari sekian banyak kesalahpahaman kawan-kawan Wahabi-Taymiy tentang istilah “sifat wajib” sebab memang tidak pernah belajar pada guru yang tepat. Anehnya, mudah sekali berkomentar tentang apa yang tidak dipahami.

Begini, yang disebut sifat wajib itu bukan sifat yang pokok ada di Qur’an atau hadis, sama sekali bukan. Kategori sifat wajib adalah kategori sifat-sifat yang menjadi syarth al-uluhiyah alias syarat ketuhanan. Artinya, kalau Tuhan tidak punya sifat itu meski sekejap, atau punya lawan dari sifat itu meski sekejap, maka ia bukan lagi Tuhan.

Contohnya adalah sifat wujud (ada). Meskipun kalimat “Allah Maha Wujud” tidak ditemukan di al-Qur’an, tetapi ini adalah sifat wajib sebab keberadaannya dipastikan benar dan mustahil tidak ada meskipun sekejap. Bila sekejap saja pernah tidak ada, maka bukan Tuhan namanya.

Demikian pula sama’ (pendengaran) dan Bashar (penglihatan), keduanya ada dalam al-Qur’an dan masuk dalam kategori sifat wajib. Alasannya sebab sosok Tuhan pastilah selalu memiliki sama’ dan mustahil buta atau tuli meskipun sekejap. Bila sekejap saja pernah buta atau tuli, maka bukan Tuhan namanya.

Nah, kriteria ini tidak dipenuhi oleh sifat Maha Pengampun sebab Allah kadang mengampuni dan kadang tidak mengampuni. Dalam al-Qur’an, Allah disebut sebagai al-Ghafur (Pengampun) tapi sekaligus Syadid al-Iqab (Pemberi siksa yang keras).

Dua keadaan yang bertolak belak belakang ini: kadang mengampuni dan kadang tidak, membuatnya tidak masuk pada kriteria sifat wajib. Alasannya, sebab ketika Allah mengampuni, ia adalah sosok Tuhan dan ketika tidak mengampuni maka tetap sosok Tuhan. Dengan kata lain, keberadaan ampunan dan ketiadaannya bukan merupakan syarat ketuhanan.

Bila sifat Maha Pengampun dipaksa dijadikan sebagai sifat wajib, maka artinya ketika ada satu saja orang yang dimasukkan ke neraka meskipun sekejap , maka Allah tidak lagi menjadi Tuhan. Tapi karena bukan begitu kejadiannya, Allah bebas memberi ampun atau tidak pada hambanya yang dikehendaki, dan ini dinyatakan dalam banyak ayat al-Qur’an, maka artinya sifat ini bukan sifat wajib. Ketika Allah berperan sebagai al-Ghafur, maka Dia adalah Tuhan, dan ketika berperan sebagai al-Muntaqim (Maha Pembalas), Dia juga adalah Tuhan.

Seluruh sifat Allah yang bukan merupakan syarat ketuhanan, masuknya di sifat jaiz. Ada buaaaanyaaaak sekali sifat jaiz ini. Bukan sekedar banyak, tapi buaaaaaanyaaak. Pokoknya seluruh sifat yang kebalikannya juga ada, maka masuk di kategori sifat jaiz. Allah al-Muhyi (Maha menghidupkan) tapi sekaligus al-Mumit (Maha Mematikan), Dia al-Nafi’ (Maha Memberi Manfaat) tapi sekaligus al-Dlar (Maha Memberi Musibah), Dia Maha Rahman, Rahim, Ghafur, Syakur dan seterusnya yang enak-enak bagi hambanya, tapi sekaligus al-Jabar, al-Qahhar, al-Muntaqim dan seterusnya. Ini semuanya ditetapkan adanya tapi masuk kategori sifat jaiz.

Pembahan dari atas adalah soal penetapan kategorinya. Adapun soal penyebutan, maka semua sifat dan nama yang disebutkan dalam al-Qur’an atau hadis sahih, selalu bisa disebutkan untuk Allah. Meskipun kenyataannya Allah tidak mengampuni Abu Lahab, Fir’aun, Iblis dan lainnya tapi Allah tetap bisa disebut al-Ghafur. Demikian pula meskipun Allah mengampuni banyak pendosa, Allah tetap bisa disebut sebagai al-Muntaqim. Jadi, bedakan antara penetapan kategori dan penyebutan sebab ini adalah dia sisi yang berbeda.

Itulah bedanya sifat wajib dan sifat jaiz. Semuanya ada dan ditetapkan oleh para ulama Ahlussunah wal Jamaah (Asy’ariyah-Maturidiyyah), tapi secara ilmiah harus dimasukkan pada kluster yang berbeda sesuai kriteria masing-masing. Sayangnya, inilah yang tidak diketahui oleh kalangan Wahabi-Taymiy. Mereka tahunya Asy’ariyah hanya menetapkan sifat wajib lalu menyebar fitnah bahwa selain itu dianggap tidak ada atau tidak diakui.

Karena itu, saya sering bilang bahwa kawan-kawan Wahabi-Taymiy tidak kenal sifat mustahil dan sifat jaiz. Problem utama mereka karena kebodohan tentang dua kategori sifat itu. Perbedaan utama mereka dengan Ahlussunah wal Jamaah ada di kedua kategori ini tapi selalu saja yang dibahas adalah sifat wajib, akhirnya tidak pernah nyambung.

*Tulisan Dr. KH. Abdul Wahab Ahmad, M.H.I

Fatwa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat islam. Untuk itulah para ulama menyusun sejumlah etika (code of conduct) bagi mereka yang memberi fatwa (mufti). Namun, sebagian kode etik yang cukup relevan dengan situasi yang aktual saat ini adalah sebagaimana yang dikutip imam Nawawi dalam kitabnya, al-Majmu’.

قال الصيمري والخطيب إذا سئل عمن قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله أو الصلاة لعب وشبه ذلك فلا يبادر بقوله هذا حلال الدم أو عليه القتل بل يقول ان صح هذا باقراره أو بالبينة استتابه السلطان فان تاب قبلت توبته وان لم يتب فعل به كذا وكذا

Al-Shoimiry dan al-Khotib berkata, “Jika seseorang berkata ‘saya lebih jujur daripada nabi Muhammad’ atau ‘sholat itu cuma permainan’ atau ucapan yang sejenis (berupa penistaan agama) maka seorang mufti tidak seharusnya mengeluarkan fatwa ‘darah orang ini halal’ atau ‘orang ini harus dibunuh’. Sebaiknya mufti berkata ‘jika ucapan itu sudah terverifikasi atau terkonfirmasi maka penguasa harus meminta orang tersebut bertobat. Jika ia bertobat/meminta maaf maka harus diterima. Jika tidak mau bertobat/meminta maaf maka penguasa dapat melakukan tindakan ini dan itu”.

 وان سئل عمن تكلم بشئ يحتمل وجوها يكفر ببعضها دون بعض قال يسئل هذا القائل فان قال أردت كذا فالجواب كذا

Dan jika mufti ditanya mengenai orang yang mengucapkan kalimat yang bisa membawanya kepada kekufuran, mufti sebaiknya merespon, “Orang yang mengucapkan ini harus ditanya terlebih dahulu. Jikalau yang dimaksud dari kalimatnya adalah demikian maka hukumnya seperti demikian”.

Di samping hal itu, kehati-hatian ulama dalam memberi fatwa sangat diperhatikan. Hal ini terbukti dengan sikap para mufti dalam menanggapi beragam persoalan. Imam Malik pernah ditanya 50 masalah dan tak satupun beliau jawab. Beliau juga sering berkata “Barang siapa yang suka memberi jawaban, sebaiknya sebelum menjawab ia bayangkan dirinya berada di antara surga dan neraka, dan memikirkan bagaimana nasibnya kelak, baru kemudian ia memberi jawaban”. Imam Abu Hanifah pernah berkata “jika karena tidak takut kepada Allah bahwa ilmu akan lenyap, saya tidak akan memberi fatwa. Mereka yang bertanya dapat keuntungan, sementara saya kena beban tanggung tanggung jawab”. Dan saat imam Syafi’i ditanya kenapa beliau diam saja (tidak menjawab persoalan), beliau menimpali “sampai saya tahu apakah lebih baik diam atau memberi jawaban”.

Beragam bentuk kehati-hatian dalam menyikapi persoalan dengan cara tidak menjawabnya ataupun berkata “saya tidak tahu”, bukan berarti ulama tersebut tidak mampu menjawabnya. Namun, seandainya memang tidak tahu, beliau punya kesempatan mempelajari persoalan itu dengan cepat menggunakan berjibun perangkat ilmu yang telah dikuasainya. Dan jika persoalan sudah diketahui solusinya, maka boleh jadi, beliau menunggu situasi dan kondisi yang tepat untuk memberi jawaban kepada si penanya.

Dan tidak heran (sungguh wajar) bila bentuk sikap itu menempel pada seorang mufti. Karena sebelumnya, ada riwayat demikian:

عن ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم من أفتى عن كل ما يسئل فهو مجنون وعن الشعبى والحسن وابى حصين بفتح الحاء التابعين قالوا ان احدكم ليفتى في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه لجمع لها أن أهل بدر

Dari ibn Mas’ud dan ibn Abbas, “Siapa yang memberi fatwa mengenai setiap masalah maka ia orang gila (majnun)”. Dari al-Sya’bi, al-Hasan dan abu Hashain, “Jika salah seorang dari kalian memberi fatwa dan perkara itu sampai ke Umar bin Khatthab, dia akan kumpulkan para ahli Badar (untuk memeranginya)”.

Pendek kata, seorang mufti tidak saja harus melakukan verifikasi, konfirmasi dan klarifikasi akan ucapan seseorang sebelum kemudian berfatwa mengenai ucapan tersebut, melainkan juga harus berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa. [Aham]

*Telah dipost di bincangsyariah.com

Solat jum’at merupakan solat yang diwajibkan kepada umat laki-laki yang berdomisili di suatu daerah. Berkaitan dengan jumlah minimal orang yang solat jum’at secara berjamaah, di dalamnya masih sarat dengan diferensiasi pendapat hukum (ikhtilaf). Imam an-Nakho’i menganggap sah solat jum’at yang dilakukan antara seorang imam dan makmum; Imam ibnu Hazm berpendapat cukup dengan satu orang saja (tidak perlu dilaksanakan secara berjamaah); menurut Imam Abi yusuf, Muhammad, dan Imam Laits, cukup dua orang ditambah seorang imam; Imam Abu Hanifah dan Imam ats-Tsauri, cukup tiga orang ditambah imam; Imam Ikrimah, cukup dengan tujuh orang; Imam Rabiah, sembilan orang; Imam Malik, 12 orang; Imam Ishak, 12 orang selain imam; menurut satu riwayat dari Imam Malik yang diriwayatkan oleh Imam ibnu Habib, 20 orang; menurut riwayat lain dari beliau (Imam Malik), 30 orang; Imam asy-Syafi'I, 40 orang sebagaimana yang dikatakan khalifah Umar bin Abdul Aziz dan sekelompok ulama yang lain; menurut satu riwayat dari Imam Ahmad, 50 orang; riwayat lain dari Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Imam al-Mazary, 80 orang; dan menurut pendapat terakhir, sholat jum'at dianggap sah apabila dilakukan oleh banyak orang laki-laki tanpa hitungan.

Sedangkan alasan perempuan tidak diwajibkan untuk melakukan solat jum’at -selain karena didasarkan pada hadis- adalah sebagai bentuk tindakan preventif dari berkumpul dengan laki-laki. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhaddzab IV/484

ولا تجب علي المرأة لما روى جابر قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة الا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض حديث جابر رواه أبو داود والبيهقي" ولانها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز

Solat Jum’at tidak diwajibkan bagi perempuan berdasarkan hadits riwayat Jabir ra, ia berkata “Rasulullah Saw bersabda: ‘Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka wajib baginya solat jum’at kecuali bagi perempuan, orang bepergian, hamba dan orang sakit’ (HR. Abu Daud dan Baehaqi).” Dan karena solat jum’at bagi perempuan akan mengakibatkan campur baur antara laki-laki dengan perempuan.

Kendati demikian, seandainya perempuan melakukan solat jum’at maka solatnya dianggap absah dan tidak perlu melaksanakan solat dhuhur karena sudah dicukupkan dengan solat jum’atnya. Hal ini diungkapkan oleh Sayyid Ba’alawi al-Hadlrami di dalam kitabnya:

يجوز لمن لا تلزمه الجمعة كعبد ومسافر وامرأة أن يصلي الجمعة بدلاً عن الظهر وتجزئه، بل هي أفضل لأنها فرض أهل الكمال، ولا تجوز إعادتها ظهراً بعد حيث كملت شروطها، كما مر عن فتاوى ابن حجر، خلافاً لش، وكما يأتي عن ي ج أيضاً

Diperkenankan untuk melaksanakan solat jum’at sebagai pengganti solat dhuhur bagi mereka yang tidak diwajibkan solat jum’at seperti budak, musafir, dan perempuan, bahkan shalat jum’at lebih baik karena merupakan kewajiban bagi mereka yang sudah sempurna memenuhi syarat dan tidak boleh diulangi dengan shalat dhuhur sesudahnya, sebab semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi secara sempurna. (Bughyah al-Mustarsyidin, 1/124)

Oleh sebab itu, kita tidak perlu mengutamakan laki-laki dengan alasan dia selalu solat jum’at yang disertai dengan iming-iming pahala yang melimpah, mulai dari bersiap-siap untuk pergi solat jum’at hingga pulang jum’atan. Kita diciptakan setara dengan beragam fungsi dan peran. Seharusnya pengurus masjid juga memberikan hak perempuan sebagaimana kaum laki-laki yakni ruangan khusus untuk perempuan agar bisa menghindari alasan campur baur (ikhtilath) sehingga ia bisa melaksanakan solat jum’at. Dengan begitu, perempuan bisa mengambil haknya. [Aham]

*Telah diposting di harakatuna.com